BINews.id, JAKARTA — Menjelang aksi massa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, Pengamat Sosial Politik Swarna Dwipa Institute sekaligus Aktivis 98, Lutfi Nasution atau Lunas, mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap mengedepankan cara-cara demokratis dalam menyampaikan aspirasi.
Aksi yang mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi, dinilai sebagai bagian dari kepedulian publik yang sejalan dengan semangat perjuangan Reformasi 1998.
Namun demikian, Lutfi mengingatkan agar aksi penyampaian pendapat tidak keluar dari koridor demokrasi dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan gangguan keamanan.
“Kepada para mahasiswa, buruh, dan aliansi masyarakat lainnya yang akan turun ke jalan, kami ingatkan agar tidak terprovokasi dan disusupi oleh ‘penunggang gelap’ yang berniat membelokkan aksi damai menjadi tindakan anarkis,” ujar Lutfi di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah dan pengawalan terhadap berbagai kebijakan negara merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, penyampaian aspirasi harus dibarengi dengan pemikiran yang konstruktif serta solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyampaian kritik maupun pengawalan terhadap kebijakan negara harus selalu dilakukan melalui jalur-jalur konstitusional dan demokratis. Jalan anarkis hanya akan merugikan semua pihak, baik masyarakat, fasilitas umum maupun stabilitas negara secara keseluruhan,” tegasnya.
Dukung Pemerintah Fokus Jalankan Program Strategis
Selain menyoroti dinamika aksi massa, Lutfi juga menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet untuk tetap fokus menjalankan berbagai program strategis nasional.
Ia menilai pemerintah perlu terus memperbaiki berbagai sektor penting yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes/Kopkel Merah Putih, kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan buruh hingga penanganan persoalan sosial lainnya.
“Kita harus mendukung program Presiden Prabowo yang dicanangkan dalam Asta Cita, karena seluruh agenda tersebut hanya dapat berjalan optimal dalam iklim demokrasi yang kondusif,” imbuhnya.
Lutfi menilai stabilitas nasional dan ruang demokrasi yang sehat menjadi faktor penting agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorong DPR RI dan Kementerian Perkuat Ruang Dialog
Lutfi juga mendorong agar aspirasi yang disampaikan dalam aksi massa dapat ditindaklanjuti melalui dialog yang lebih substantif dengan lembaga legislatif maupun kementerian terkait.
Menurutnya, aksi di jalan sebaiknya tidak berhenti sebagai simbol protes semata, tetapi menjadi pemantik bagi lahirnya ruang komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan para pengambil kebijakan.
“Melakukan dialog dengan DPR RI dan atau kementerian terkait adalah cara paling efektif untuk menguji gagasan secara objektif tanpa harus mengorbankan ketertiban umum,” katanya.
Ia menilai keterbukaan terhadap kritik, masukan dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Publik Diminta Tetap Kawal Kebijakan Pemerintah
Lebih lanjut, Lutfi menekankan bahwa demokrasi tidak berhenti setelah adanya dialog atau kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan yang telah diputuskan harus tetap mendapatkan pengawasan secara konsisten dari publik.
“Jadi, setiap hasil kesepakatan dan kebijakan pemerintah harus terus dilakukan pengawasan secara konsisten oleh publik agar implementasinya benar-benar berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, aparat keamanan juga diminta menjalankan tugas pengamanan secara profesional, proporsional dan humanis selama berlangsungnya aksi.
Lutfi berharap seluruh pihak tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan mengubah aksi damai menjadi kericuhan.
“Kami meminta pihak keamanan agar tetap humanis, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak terpancing oleh provokasi ‘penunggang gelap’ yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi,” pungkas Lutfi.
Dengan demikian, menurut Aktivis 98 tersebut, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara maksimal tanpa mengorbankan ketertiban umum, keamanan, fasilitas publik maupun persatuan bangsa.
Sumber: Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter: Edo
