BINews id, LEBAK, BANTEN — Cerita pilu masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian warga, persoalan data dan penetapan desil disebut dapat membuat warga yang merasa memenuhi kriteria justru tidak menerima bantuan.Lebak, Senin, 21 September 2026
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar angka dalam sistem pendataan. Bagi keluarga yang tengah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan sosial memiliki arti penting untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berpedoman pada hasil pemeringkatan data secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Apabila terdapat warga yang dinilai memiliki desil tinggi, sementara kondisi ekonominya menunjukkan kerentanan dan berdasarkan ketentuan program sebenarnya memenuhi kriteria penerima, diperlukan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data secara objektif.
Perbedaan antara data administrasi dengan kondisi faktual masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping sosial maupun instansi terkait diharapkan dapat membuka ruang pengaduan dan melakukan verifikasi apabila masyarakat merasa terdapat ketidaksesuaian data.
“Pemerintah harus bijak menyikapi perbedaan antara data dan kondisi nyata masyarakat. Jangan sampai persoalan administrasi membuat warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial justru kehilangan haknya,” demikian inti aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Pada sisi lain, penyaluran bansos juga harus tetap mengikuti ketentuan dan kriteria yang berlaku agar tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, persoalan desil sebaiknya tidak berhenti pada status data semata. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran hingga penyaluran bantuan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Masyarakat membutuhkan keadilan dalam pendataan, transparansi dalam proses dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata warga.
( Redaksi)
