BINews.id, LEBAK – Polemik pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil, terdepan dan tertinggal (3T), khususnya di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, masih menjadi perhatian serius.Lebak, Senin 24 Agustus 2026
Pasalnya, hingga saat ini, setelah adanya pergantian Kepala Badan (Kabadan), regulasi maupun mekanisme operasional dapur MBG 3T dinilai masih belum memiliki kejelasan. Dan untuk saat ini baik untuk dapur Reguler maupun 3T belum ada penambahan operasional tapi lebih ke perbaikan dapur yang ada ,jika tidak ada progres untuk perbaikan dapur tersebut akan mengakibatkan Suspend bahkan Tutup Permanen. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan terhadap seluruh Penerima Manfaat (PM), terutama siswa yang berada di wilayah pelosok dan sulit dijangkau.
Meski demikian, pendataan terkait kebutuhan dapur 3T disebut telah dilakukan melalui koordinasi bersama Korwil dan Kareg. Di Kecamatan Cilograng sendiri, sejumlah dapur reguler saat ini telah mengambil sebagian Penerima Manfaat yang sebelumnya diproyeksikan untuk dilayani oleh dapur 3T, sambil menunggu adanya mekanisme dan regulasi yang lebih jelas untuk proses peralihan ke depan.
Namun persoalan di lapangan belum sepenuhnya terselesaikan. Masih terdapat Penerima Manfaat di Kecamatan Cilograng yang hingga kini belum terlayani oleh Program MBG akibat sejumlah faktor, terutama keterbatasan akses menuju wilayah pelosok.
Koorcam MBG Kecamatan Cilograng menegaskan, Telah mempersilakan dapur-dapur yang telah beroperasional untuk melakukan pendistribusian makanan ke wilayah 3T. Namun, keputusan tersebut tetap berada pada persetujuan Kepala SPPG dari masing-masing dapur.
“Pada Prinsipnya saya mempersilakan dapur yang sudah operasional untuk mendistribusikan ke wilayah 3T. Namun, kembali lagi kepada persetujuan Kepala SPPG masing-masing dapur,” ujarnya.
Menurutnya, distribusi makanan ke daerah pelosok membutuhkan perhatian serius terhadap faktor aksesibilitas dan waktu tempuh. Jalur yang sulit dilalui serta waktu pengiriman yang terlalu lama berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kualitas makanan.
“Akses harus mudah dicapai dan waktu tempuh harus cepat. Ini penting untuk menetralisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya makanan basi,” tegasnya.
Dua Saran Penting untuk Pemerintah dan Mitra
Untuk mempercepat pemerataan manfaat Program MBG hingga ke pelosok Cilograng, Koorcam menyampaikan dua saran utama.
Pertama, pemerintah daerah maupun pemerintah setempat diharapkan dapat melakukan pelebaran serta perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah pelosok dan daerah 3T.
Kedua, mitra maupun yayasan penyelenggara dapur MBG diharapkan dapat menyediakan kendaraan roda dua atau roda tiga yang dirancang khusus untuk membawa dan menyimpan ompreng makanan. Kendaraan tersebut dinilai dapat menjadi solusi distribusi pada medan yang sulit dilalui kendaraan roda empat.
Dengan dukungan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai, distribusi makanan bergizi ke wilayah pelosok diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan merata.
Kejelasan regulasi dapur 3T kini menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, selama mekanisme operasional belum benar-benar jelas, masih ada Penerima Manfaat di wilayah pelosok yang berpotensi terus menunggu giliran untuk mendapatkan hak yang sama dari Program Makan Bergizi Gratis.
( Redaksi)
