BINews.id, SERANG, BANTEN — Provinsi Banten dinilai semakin memperkuat perannya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Memiliki posisi geografis strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, Banten kini menjadi simpul penting bagi sektor investasi, industri, perdagangan, logistik, hingga mobilitas nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, dalam Rapat Paripurna Istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Minggu (4/10/2026).
Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Keunggulan geografis yang didukung infrastruktur transportasi, kawasan industri, serta pusat perdagangan menjadikan Banten lebih dari sekadar daerah penyangga Ibu Kota.
“Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sebagai penghubung Jawa dan Sumatera, serta bagian penting dari kawasan ekonomi yang terhubung langsung dengan Jakarta,” ungkap Anwar.
Ia menjelaskan, keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, serta jaringan jalan tol yang memadai semakin memperkuat konektivitas Banten dengan berbagai wilayah di Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar bagi Banten untuk terus meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi Banten Tumbuh Lampaui Nasional
Apresiasi Kemendagri turut didukung oleh capaian sejumlah indikator pembangunan daerah. Pada triwulan II tahun 2026, perekonomian Banten tercatat tumbuh sebesar 5,49 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,29 persen. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp253,9 triliun.
Dari aspek kesejahteraan masyarakat, Banten juga menunjukkan capaian positif. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,38 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional yang mencapai 8,07 persen.
Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten pada 2025 mencapai 77,25, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90.
Sejumlah indikator tersebut menjadi gambaran perkembangan pembangunan Banten, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Andra Soni: Pembangunan Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan memberikan manfaat nyata.
Mengusung tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak”, peringatan tahun ini menjadi semangat bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk merespons berbagai persoalan masyarakat secara cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Menurut Andra Soni, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan ataupun tingginya angka capaian indikator pembangunan.
Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Momentum HUT ke-26 Provinsi Banten diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
Dengan keunggulan geografis, dukungan infrastruktur, dan tren pertumbuhan ekonomi yang positif, Banten memiliki peluang besar untuk semakin memperkokoh posisinya sebagai kawasan strategis nasional.
Namun, tantangan pemerataan pembangunan tetap menjadi pekerjaan penting agar kemajuan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
(Tim Media)
