Oleh: DR. ACHMAD RUBAIE, SH, MH Pengamat Hukum Ekonomi
BINews.id, JAKARTA — Kehadiran Kartu Kredit Indonesia (KKI) tidak boleh dipandang sekadar sebagai peluncuran produk kartu kredit baru. Lebih dari itu, KKI menjadi bagian dari langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kedaulatan sistem pembayaran, menjaga data transaksi domestik, meningkatkan efisiensi, serta membangun fondasi ekonomi digital nasional yang semakin mandiri.
Di tengah dominasi jaringan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard, pengembangan KKI menghadirkan pertanyaan besar: mampukah Indonesia membangun sistem pembayaran nasional yang kuat, modern, aman, dan pada akhirnya mampu menembus pasar regional hingga global?
Bagi Indonesia, jawabannya tidak cukup hanya dengan semangat nasionalisme. KKI harus mampu memenangkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas layanan, keamanan teknologi, biaya yang kompetitif, serta jaringan penerimaan yang luas.
KKI dan Momentum Kedaulatan Ekonomi Digital
Kartu Kredit Indonesia merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses melalui ekosistem sistem pembayaran domestik. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin cepat.
Pada tahap awal, KKI dikembangkan untuk mendukung transaksi pemerintah. Tujuannya antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja, menjaga kedaulatan data transaksi, serta meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan pembayaran.
Namun, arah pengembangannya kini jauh lebih besar.
KKI mulai ditempatkan sebagai bagian dari masa depan sistem pembayaran nasional. Jika pengembangannya terus diperluas ke masyarakat umum, UMKM, perdagangan digital, hingga transaksi lintas negara, maka KKI berpotensi berkembang menjadi salah satu infrastruktur penting ekonomi digital Indonesia.
Karena itu, kekhawatiran atau resistensi terhadap penguatan jaringan pembayaran domestik seharusnya tidak membuat Indonesia mundur.
Justru sebaliknya, Indonesia harus semakin percaya diri membangun infrastrukturnya sendiri.
Kedaulatan ekonomi digital berarti Indonesia mempunyai pilihan. Indonesia tidak boleh seluruhnya bergantung pada jaringan pembayaran yang pengendaliannya berada di luar negeri.
Memiliki Dasar Hukum yang Jelas
Pengembangan KKI bukan langkah tanpa dasar regulasi.
Salah satu fondasi penting sistem pembayaran nasional adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel domestik.
GPN dirancang untuk memperkuat integrasi ekosistem pembayaran nasional, mulai dari aspek standar, switching, keamanan, pengawasan hingga pemrosesan transaksi domestik.
Selain itu, terdapat ketentuan teknis melalui PADG Nomor 19/10/PADG/2017 yang memperjelas mekanisme penyelenggaraan GPN.
Untuk penggunaan KKI pada sektor pemerintah, implementasinya juga berkaitan dengan berbagai ketentuan pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk PMK Nomor 196/PMK.05/2018 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Sementara itu, perkembangan kebijakan sistem pembayaran nasional terus diperkuat melalui regulasi Bank Indonesia yang lebih mutakhir dengan orientasi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan stabil.
Artinya, KKI bukan produk yang lahir secara tiba-tiba.
KKI berada dalam kerangka besar transformasi sistem pembayaran Indonesia.
Jangan Takut Bersaing dengan Visa dan Mastercard
Visa dan Mastercard memiliki kekuatan besar. Jaringan mereka telah digunakan secara luas di berbagai negara, terhubung dengan jutaan merchant, lembaga keuangan dan perusahaan teknologi.
Keunggulan utama mereka terletak pada network effect atau kekuatan jaringan global.
Namun, Indonesia tidak harus memulai dengan ambisi yang keliru.
KKI tidak harus langsung “mengalahkan” Visa dan Mastercard di seluruh dunia.
Strategi yang lebih realistis adalah:
Kuasai pasar domestik, perkuat jaringan regional, kemudian menuju pasar global.
Indonesia harus terlebih dahulu memastikan transaksi domestik memiliki ekosistem nasional yang kuat.
Setelah itu, interoperabilitas dapat dibangun dengan sistem pembayaran regional dan internasional.
Dengan demikian, KKI tidak harus diposisikan sebagai musuh jaringan pembayaran global.
Indonesia tetap dapat membuka kerja sama dan membangun konektivitas.
Yang harus dihindari adalah ketergantungan mutlak.
Kedaulatan bukan berarti menutup diri.
Kedaulatan berarti mempunyai kemampuan, pilihan, dan posisi tawar.
Kedaulatan Data Menjadi Pertaruhan
Dalam ekonomi digital, data telah menjadi aset strategis.
Setiap transaksi menghasilkan informasi mengenai pola konsumsi, aktivitas ekonomi, pergerakan bisnis, sektor perdagangan, hingga kebiasaan masyarakat.
Semakin besar transaksi ekonomi digital, semakin besar pula nilai strategis data yang dihasilkan.
Karena itu, kemampuan memproses transaksi melalui infrastruktur domestik menjadi persoalan penting.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar.
Indonesia harus menjadi pemain dalam industri pembayaran digital.
Pengembangan KKI dapat membuka ruang lebih besar bagi industri nasional, mulai dari perbankan, perusahaan switching, fintech, perusahaan teknologi, merchant, hingga pelaku UMKM.
Jika dikelola secara benar, nilai ekonomi dari ekosistem pembayaran dapat semakin banyak berputar di dalam negeri.
Keamanan Siber Tidak Boleh Ditawar
Tantangan terbesar KKI bukan sekadar membangun kartu.
Tantangan sebenarnya adalah membangun kepercayaan.
Di era serangan siber, ancaman terhadap sistem pembayaran terus berkembang.
Artificial intelligence, social engineering, malware, pencurian identitas, account takeover dan berbagai bentuk fraud menjadi ancaman nyata bagi industri keuangan.
Karena itu, keamanan KKI harus menjadi prioritas utama.
Penggunaan teknologi chip, autentikasi berlapis, tokenisasi, deteksi fraud, monitoring transaksi secara real time, audit keamanan, penetration testing, serta sistem pemulihan bencana harus terus diperbarui.
Tidak cukup hanya aman hari ini.
Sistem pembayaran harus mampu menghadapi ancaman masa depan.
Jika keamanan lemah, maka seluruh narasi mengenai kedaulatan akan kehilangan makna.
Sistem nasional harus kuat, tetapi juga harus dipercaya.
Tantangan: Merchant, Konsumen dan Jaringan Global
Membangun jaringan pembayaran baru tidak mudah.
KKI menghadapi setidaknya enam tantangan besar.
Pertama, network effect.
Visa dan Mastercard telah memiliki jaringan pengguna dan merchant yang luas. KKI membutuhkan strategi kuat untuk membangun ekosistem penerimaan yang kompetitif.
Kedua, akseptasi merchant.
Merchant akan memilih instrumen pembayaran yang memberikan manfaat ekonomi dan kemudahan operasional.
Karena itu, KKI harus menawarkan biaya kompetitif, proses transaksi cepat, serta sistem penyelesaian sengketa yang baik.
Ketiga, kepercayaan konsumen.
Masyarakat telah lama mengenal jaringan pembayaran internasional.
KKI harus membangun citra sebagai produk modern, aman dan berkualitas global.
Keempat, kualitas layanan.
Kartu murah tidak akan berhasil jika sering mengalami gangguan atau gagal transaksi.
Pengalaman pengguna harus menjadi perhatian serius.
Kelima, keamanan siber.
Semakin besar ekosistem, semakin besar pula potensi serangan.
Pembaruan keamanan harus dilakukan secara terus-menerus.
Keenam, akseptasi internasional.
Jika KKI ingin berkembang menjadi pemain global, maka interoperabilitas lintas negara menjadi sebuah keharusan.
Dari Kartu Kredit Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Potensi KKI tidak boleh berhenti pada fungsi sebagai alat pembayaran.
KKI dapat dikembangkan menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah pertama adalah memperluas penggunaannya secara bertahap kepada masyarakat umum.
Namun, ekspansi harus tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit.
Langkah kedua adalah mengintegrasikan KKI dengan ekosistem digital.
KKI dapat dikembangkan melalui kartu fisik, virtual card, pembayaran daring, tokenisasi dan integrasi dengan QRIS.
Langkah ketiga adalah menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor strategis.
KKI dapat digunakan untuk mendukung pembelian bahan baku, modal kerja jangka pendek, perjalanan bisnis, transaksi perdagangan elektronik dan kebutuhan produktif lainnya.
Dengan demikian, KKI tidak hanya mendorong konsumsi.
KKI juga dapat mendorong produksi.
Langkah berikutnya adalah membangun berbagai insentif ekonomi.
Cashback, reward, diskon dan fasilitas cicilan produktif dapat menjadi strategi untuk meningkatkan penggunaan.
Namun insentif harus didesain secara sehat dan tidak hanya menjadi beban subsidi.
Tujuannya adalah membangun kebiasaan penggunaan sekaligus memperluas ekosistem.
Peluang Besar dari ASEAN
Pasar Indonesia memang besar.
Namun, pasar regional jauh lebih besar.
Karena itu, masa depan KKI harus diarahkan menuju konektivitas regional.
ASEAN dapat menjadi tahap awal internasionalisasi jaringan pembayaran Indonesia.
Pengalaman Indonesia dalam membangun konektivitas pembayaran lintas negara dan Regional Payment Connectivity harus menjadi modal untuk membangun kerja sama yang lebih luas.
Apabila perdagangan antarnegara semakin meningkat, maka sistem pembayaran juga harus mengikuti perkembangan tersebut.
Indonesia dapat menjadikan kerja sama ekonomi sebagai pintu masuk bagi kerja sama pembayaran.
Inilah yang saya sebut sebagai diplomasi ekonomi sistem pembayaran.
Perdagangan tumbuh, investasi meningkat, pariwisata berkembang, maka konektivitas pembayaran juga harus ikut diperkuat.
Lima Strategi Agar KKI Tidak Sekadar Menjadi Simbol
Menurut saya, terdapat lima strategi utama agar KKI benar-benar mampu bersaing.
Pertama, kuasai pasar domestik.
Pemerintah dapat menjadi pasar awal, tetapi pertumbuhan jangka panjang harus datang dari masyarakat dan sektor swasta.
Kedua, utamakan kualitas.
Jangan hanya menjual nasionalisme.
Masyarakat akan memilih produk yang aman, murah, mudah dan nyaman.
Ketiga, bangun penerimaan internasional.
KKI harus menjalin interoperabilitas dengan jaringan pembayaran negara lain, terutama negara ASEAN.
Keempat, jadikan KKI sebagai instrumen diplomasi ekonomi.
Kerja sama perdagangan harus dapat diperkuat melalui kerja sama sistem pembayaran.
Kelima, bangun merek nasional berkelas global.
KKI tidak boleh berhenti sebagai kartu transaksi pemerintah.
KKI harus tumbuh menjadi identitas jaringan pembayaran Indonesia.
Kesimpulan: Jangan Hanya Bangun Kartu, Bangun Ekosistem
Kartu Kredit Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju kedaulatan ekonomi digital.
Kehadirannya bukan sekadar untuk menggantikan Visa atau Mastercard.
Lebih jauh dari itu, KKI merupakan instrumen untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola transaksi domestik, meningkatkan efisiensi, menjaga data, memperkuat industri nasional dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi digital.
Visa dan Mastercard tetap memiliki kekuatan besar melalui jaringan global mereka.
Karena itu, pendekatan yang paling rasional bukan konfrontasi.
Indonesia harus membangun kompetisi sehat, interoperabilitas dan peningkatan daya saing.
KKI harus mampu membuktikan bahwa produk nasional dapat memiliki kualitas global.
Jika KKI mampu memberikan keamanan kuat, biaya kompetitif, layanan cepat, penerimaan merchant luas, teknologi modern dan konektivitas internasional, maka KKI tidak hanya akan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.
KKI dapat berkembang menjadi salah satu simbol kekuatan ekonomi digital Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan KKI tidak diukur dari seberapa keras kita menyebutnya produk nasional.
Keberhasilan KKI akan terlihat ketika masyarakat memilihnya karena kualitas, UMKM mendapatkan manfaat ekonomi, merchant merasa diuntungkan, pemerintah memperoleh efisiensi, dan dunia internasional mengakui Indonesia memiliki sistem pembayaran yang aman, modern dan kompetitif.
Karena itu, jangan hanya membangun KKI sebagai kartu kredit nasional.
Bangun KKI sebagai ekosistem pembayaran nasional yang mampu tumbuh menjadi jaringan pembayaran regional dan global.
Di situlah kedaulatan sistem pembayaran tidak lagi berhenti sebagai slogan, melainkan berubah menjadi kekuatan nyata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(red)
