BIN.id, Lebak Banten – Kekecewaan masyarakat Lebak Gedong terhadap janji Pemerintah Provinsi Banten kian memuncak. Sejak bencana tahun 2020. Kini Pemprov Banten berjanji terkait pengerasan lahan untuk akses infrastruktur bagi warga terdampak belum juga terealisasi. Kondisi ini memicu rencana aksi besar-besaran sebagai bentuk penagihan janji yang dinilai tak kunjung ditepati.
Warga yang tinggal di kawasan relokasi masih harus menghadapi akses jalan tanah yang rusak, berlumpur, dan membahayakan. Padahal, akses tersebut menjadi urat nadi bagi aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.
“Lima tahun kami menunggu, tapi hasilnya nihil. Kalau tidak ada respon, kami siap turun aksi ke Kantor Gubernur Banten beriringan bersama kawan kawan mahasiswa SEMMI Persiapan Cabang Lebak. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi soal hak kami sebagai warga,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.
Rencana aksi tersebut disebut akan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, masyarakat terdampak, termasuk tokoh pemuda dan relawan yang sejak awal terlibat dalam penanganan pascabencana. Mereka menilai pemerintah provinsi telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pemulihan kondisi masyarakat.
Selain menuntut realisasi pengerasan jalan, warga juga mendesak adanya transparansi anggaran yang sebelumnya diklaim telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Ketiadaan kejelasan dinilai memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan program pemulihan.
Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan SEMMI Persiapan Cabang Lebak menilai langkah warga untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi merupakan bentuk tekanan yang wajar dalam sistem demokrasi, selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. “Ketika saluran komunikasi formal tidak berjalan efektif, aksi menjadi salah satu cara masyarakat untuk didengar,” ujar Idham M Haqim.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Banten terkait tuntutan warga Lebak Gedong. Namun satu hal yang pasti, kesabaran masyarakat telah mencapai batas dan kini mereka bersiap bergerak, menuntut bukti nyata, bukan sekadar janji.
Sampai Berita ini terbit, Tim dan Redaksi membuka ruang Klarifikasi Terbuka Secara Resmi demi berimbangnya berita
( Tim media)
