BINews.id, JAKARTA — Upaya pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi kembali mendapat dukungan dari masyarakat sipil. Komunitas Pemuda Masyarakat menyatakan apresiasi terhadap langkah aparat penegak hukum, termasuk Polri, yang terus melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi.
Namun, dukungan tersebut disertai pesan tegas. Ketua Komunitas Pemuda Masyarakat, Umar, meminta setiap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak boleh berhenti pada sekadar wacana atau tekanan opini publik.
“Pemberantasan korupsi adalah kepentingan bersama. Setiap dugaan tindak pidana korupsi harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan berdasarkan hukum serta alat bukti yang sah,” ujar Umar kepada awak media di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Umar, perang melawan korupsi tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Aparat penegak hukum didorong untuk mengusut setiap dugaan penyimpangan secara menyeluruh, tanpa melihat latar belakang, jabatan, maupun kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Yang paling penting adalah penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan bukti. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dihakimi sebelum proses hukum selesai,” tegasnya.
Komunitas Pemuda Masyarakat juga mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, perang melawan korupsi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh berubah menjadi pengadilan opini.
Umar menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal proses penegakan hukum. Namun, pengawasan publik harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan data, fakta, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi. Tetapi, jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru mengganggu proses hukum. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.
Ia berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dapat diperkuat. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum, transparansi proses, dan keberanian mengungkap seluruh fakta yang ada.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius, berkeadilan, dan tidak pandang bulu. Masyarakat akan terus mengawal agar proses hukum berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkas Umar.
Komunitas Pemuda Masyarakat menegaskan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi sekaligus mengawal supremasi hukum sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Reporter: Edo
