BINews,id TAKALAR, Sulsel –
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Sulawesi Selatan, Risal Bakri, mengutuk keras dugaan aksi penganiayaan dan ancaman pembunuhan yang menimpa seorang jurnalis media online di Kabupaten Takalar bernama Sholeh Sibali. Tindakan premanisme tersebut diduga kuat dilakukan oleh seorang pria berinisial BB.
Aksi intimidasi dan kekerasan verbal maupun fisik ini menambah daftar panjang potret buram kekerasan terhadap pekerja pers di Sulawesi Selatan. Risal Bakri menegaskan bahwa tindakan brutal semacam itu tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun karena mencederai pilar demokrasi.
Peristiwa intimidasi tersebut disinyalir kuat berbuntut dari adanya pemberitaan terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta penganiayaan anak. Kasus KDRT itu sendiri sebelumnya sempat viral dan menjadi sorotan hangat di sejumlah media online lokal maupun nasional.
Berdasarkan kronologi yang dihimpun, insiden dugaan penganiayaan itu dilaporkan terjadi di pos penjagaan Perumahan Istana Permai, Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar. Peristiwa menegangkan tersebut berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026, sekitar pukul 16.55 WITA.
Sementara itu, berdasarkan keterangan langsung dari korban, Sholeh Sibali, saat kejadian dirinya sedang berada di pos security perumahan tersebut. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah mencekam ketika pelaku datang melabraknya dalam kondisi emosi yang meluap-luap.
“Pelaku tiba-tiba datang menghampiri saya lalu mengambil paksa barang-barang yang ada di atas meja dan melemparkannya ke arah wajah saya,” ujar Sholeh saat memberikan keterangan pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Tidak hanya melakukan kontak fisik, terduga pelaku BB juga disebut-sebut melontarkan kalimat ancaman yang membahayakan keselamatan nyawa korban. Tindakan agresif ini diduga sengaja dilakukan untuk mengintimidasi korban agar menghentikan aktivitas jurnalistiknya terkait kasus viral tersebut.
Merespons kejadian yang menimpa salah seorang Jurnalis, Ketua FPII Sulsel Risal Bakri langsung angkat bicara. Ia menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi tujuan, harapan, serta penegasan sikap organisasi terhadap kasus kekerasan pers ini.
Lanjut, Risal Bakri secara terbuka meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Takalar untuk segera turun tangan bertindak secara profesional. Ia mendesak agar aparat kepolisian bergerak cepat dan tidak terkesan lamban dalam menangani kasus yang kini tengah menjadi perhatian luas dari publik.
“Apabila aparat penegak hukum tidak mampu menuntaskan kasus ini, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di Takalar. Profesi wartawan dilindungi Undang-Undang Pers dan tidak boleh diintimidasi dengan kekerasan maupun ancaman,” tegas Risal Bakri dengan nada geram.
Di katakan Risal Bakri, yang menilai bahwa kasus ini wajib diusut hingga ke akar-akarnya tanpa ada tebang pilih. Ia memandang insiden ini sebagai bentuk ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi di ruang publik.
Di tegaskan Risal Bakri, kasus ini harus diusut tuntas karena dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di jelaskan Risal Bakri? Di dalam UU Pers, khususnya Pasal 18, disebutkan secara gamblang bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
FPII Sulsel juga berharap agar Polres Takalar segera mengamankan terduga pelaku BB guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta memberikan rasa aman bagi korban dan keluarga jurnalis yang bersangkutan. Penegakan hukum yang transparan dinilai menjadi kunci utama untuk meredam keresahan para pekerja media, terang Risal Bakri
Kasus ini kini tengah dalam pengawasan ketat oleh berbagai organisasi pers di Sulawesi Selatan, khususnya dari FPII ( Forum Pers Independent Indonesia) Mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum di Polres Takalar hingga terduga pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan meja hijau, ungkap Risal Bakri.
(Sumber : FPII )
