BIN.id, Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Ballroom Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/26). Rapat tersebut membahas percepatan perlindungan kawasan pesisir Indramayu dari ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim.
Kehadiran Bupati Lucky Hakim dalam pertemuan lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional sekaligus memperjuangkan perlindungan wilayah pesisir Indramayu.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah pesisir di Pantai Utara (Pantura) Jawa yang rentan terhadap bencana alam, terutama banjir. Pesisir Indramayu menghadapi tantangan serius berupa banjir rob yang semakin sering terjadi, aberasi pantai, juga penurunan muka tanah yang berdampak pada permukiman warga dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam arahannya menegaskan, kondisi Pantura makin mengkhawatirkan akibat kenaikan muka air laut dan perubahan iklim.
“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujarnya.
AHY menekankan pentingnya penanganan terpadu dalam mengatasi berbagai persoalan pesisir.
“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, khususnya bagi wilayah Indramayu yang terdampak langsung kondisi tersebut.
“Kami menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan perlindungan pesisir Pantura. Bagi Kabupaten Indramayu, program ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir rob,” ujarnya.
Bupati Lucky menegaskan, kesiapan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bersinergi dan mendukung pelaksanaan program tersebut di daerah.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indramayu,” tambahnya.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall (GSW) sebagai solusi komprehensif dan terintegrasi. Proyek ini direncanakan membentang sekitar 575 kilometer dan mencakup wilayah pesisir Pantai Utara jawa, termasuk Kabupaten Indramayu.
Selain pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul laut (offshore dike) dan tanggul pantai (coastal dike), pemerintah juga mengedepankan pendekatan berbasis alam melalui konservasi mangrove (soft dike) serta penataan kawasan pesisir secara menyeluruh.
Pemerintah juga akan menyiapkan langkah relokasi yang layak bagi masyarakat terdampak serta pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Dengan keterlibatan aktif dalam program ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap upaya perlindungan pesisir dapat berjalan optimal, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan ketahanan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
( Tim media)
