BINews.id, Jakarta – No point of return. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini dalam menghadapi gejolak geopolitik global serta tantangan terhadap devisa negara, sebagaimana disampaikan oleh Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori. Pandangan tersebut berkaitan langsung dengan eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di kawasan Timur Tengah yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tanpa kepastian penyelesaian Rabu,.22 Juli 2026
Defiyan menilai bahwa lambat laun kondisi ini secara signifikan akan berpengaruh dan berdampak terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.
Dampak paling nyata dari perang Teluk tersebut adalah terganggunya pasokan serta ketersediaan minyak dan gas bumi (migas) serta Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Mengingat, sekitar 25 hingga 30 persen pasokan migas dan BBM Indonesia masih bergantung pada negara-negara Arab di kawasan tersebut.
Persoalan pasokan dan pengelolaan cadangan ini memang tidak bisa dinafikan begitu saja. Terlebih, Indonesia telah berstatus sebagai negara pengimpor bersih (nett oil importer) migas sejak tahun 2002.
Pada titik krusial inilah, pengarusutamaan kebijakan substitusi energi impor atau pemanfaatan energi alternatif yang bersumber dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) domestik menjadi sangat relevan untuk segera direalisasikan.
Mendorong Konsistensi Asta Cita dan Kemauan Politik
Tindak lanjut atas kebijakan ini merupakan sebuah keharusan mutlak guna menjaga komitmen dan konsistensi terhadap visi-misi kedua dalam Asta Cita. Sembari pemerintah terus berupaya mencari alternatif pasokan impor migas dari produsen negara lain, langkah terobosan kebijakan pasokan yang lebih mandiri mutlak diperlukan.
Salah satu solusi strategis yang dapat ditempuh adalah melalui optimalisasi kebijakan transisi energi berbasis non-fosil di dalam negeri.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dituntut untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan komitmen penganggaran melalui APBN.
Selain itu, Defiyan menegaskan perlunya kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah guna mengurangi ketergantungan pada sumber impor. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian pasokan jangka panjang.
Meskipun selama ini PT Pertamina (Persero) terbukti mampu memenuhi kebutuhan migas dan BBM nasional—baik dari hasil produksi domestik maupun impor dari berbagai belahan dunia—Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada negara-negara produsen migas di Timur Tengah maupun Amerika Serikat.
Momentum Emas Swasembada Energi
Kendati situasi geopolitik ini memberikan tekanan pada ketahanan energi berbasis bahan bakar fosil (fossil fuel), momentum ini sekaligus membuka peluang emas bagi Indonesia untuk mengalihkan prioritas secara serius menuju kebijakan transisi dan bauran energi.
Langkah ini dinilai jauh lebih rasional jika dikaitkan dengan potensi SDA domestik yang sangat beragam guna mendukung terwujudnya swasembada energi.
Tanpa adanya konsistensi kebijakan yang kuat dari pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder), komitmen besar Presiden dalam program Asta Cita akan dipertaruhkan.
Strategi penguatan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran dan fungsi PT PLN (Persero) dalam program elektrifikasi pada sektor-sektor tertentu.
Secara bertahap, kebijakan substitusi impor dan transisi energi ini dapat menekan ketergantungan terhadap energi fosil melalui penerapan aturan yang mendahulukan pasar domestik, seperti halnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sukses diterapkan pada komoditas batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Baik Pertamina maupun PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) garda terdepan diharapkan telah menyiapkan langkah-langkah preventif serta antisipatif dalam menghadapi risiko berkepanjangan di negara-negara pemasok utama migas tersebut.
Ketegasan Peran BUMN dan Dukungan APBN Sebagai pilar ekonomi negara, jajaran manajemen BUMN tentu kini tengah menanti kepastian arah kebijakan dari pemerintah selaku wakil pemegang saham terkait mandat swasembada energi.
Khusus untuk PLN, program elektrifikasi pertanian yang telah berjalan sejauh ini terbukti turut memperkuat pencapaian sasaran swasembada pangan nasional.
Lebih lanjut, prioritas program transisi energi harus dirumuskan secara tegas dengan memperjelas pembagian tugas antar-BUMN (who does what).
Hal ini perlu didasarkan pada pertimbangan rekam jejak kinerja serta pengalaman dari kedua BUMN sektor energi yang sangat strategis bagi hajat hidup orang banyak.
Penerapan kebijakan fiskal melalui APBN yang tepat sasaran—berupa alokasi insentif dan disinsentif bagi pelaku industri maupun konsumen—juga menjadi instrumen pendukung yang tak kalah penting.
Secara ekonomi, harga energi alternatif yang dihasilkan dari kebijakan transisi atau bauran energi ini diyakini jauh lebih terjangkau oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu, keberhasilan program transisi energi yang berpihak pada konstitusi, khususnya melalui kinerja PLN yang semakin tepat sasaran dan manfaat, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan penuh dari anggaran negara.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo Lembang
